STUDI KASUS I CONGRESO DEL PARTIDO (KUBA VS. CHILI)

STUDI KASUS I CONGRESO DEL PARTIDO (KUBA VS. CHILI)
DALAM PRESPEKTIF IMUNITAS TERBATAS (RESTRICTIVE IMMUNITY)


TUGAS HUKUM INTERNASIONAL

DISUSUN OLEH :
MINARTI (B11107165)





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009

Studi Kasus I Congreso Del Partido
Dalam Prespektif Imunitas Terbatas (Restrictive Immunity)

Menganalisis kasus diatas dapat menimbulkan pertanyaan yaitu mengenai imunitas negara dalam pengadilan asing, khususnya dalam konteks apakah imunitas terbatas (restrictive immunity) berlaku dalam kasus tersebut.

Berdasarkan teori imunitas negara, terdapat dua doktrin imunitas yaitu imunitas mutlak (absolut immuity) dan imunitas terbatas (restrictive immunity). Imunitas mutlak berkembang pada abad ke-18 dimana negara sepenuhnya kebal atau memilki kekebalan penuh dari yurisdiksi negara lain dalam semua perkara tanpa melihat dan memperhatikan adanya keadaan-keadaan tertentu. Namun timbul masalah ketika negara mulai masuk ke dalam kegiatan-kegiatan komersial sehingga banyak negara melakukan modifikasi terhadap prinsip imunitas mutlak. Adanya sejumlah badan-badan pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara, industri-industri yang dinasionalisasi serta organ-organ negara lainnya merupakan reaksi terhadap prinsip imunitas mutlak, sebagian disebabkan karena hal seperti ini memungkinkan perusahaan negara (state enterprises) untuk mendapat keuntungan melebihi perusahaan swasta. Dari masalah ini lahirlah prinsip imunitas terbatas (restrictive immunity) yang pertama kali dipraktekan di negara Eropa pada tahun 1982 dan sampai sekarang hampir seluruh negara sosialis telah menganut doktrin ini. Doktrin imunitas terbatas ( restrictive immunity) adalah imunitas yang tetap mengakui atau memberikan kekebalan apabila menyangkut kegiatan pemerintahan (governmental activity), tetapi apabila negara melakukan kegiatan komersial (commercial activity) maka kekebalan tersebut tidak dapat diberikan. Tindakan pemerintah yang dilakukan untuk kepentingan publik dan membuat kekebalan tetap diberikan disebut dengan istilah acts jure imperii, sementara tindakan pemerintah yang berkaitan dengan komersial disebut dengan istilah acts jure gestionis.

Jika dikaitkan dengan kasus I Congreso Del Partido dimana terjadi kontrak jual beli gula antara sebuah perusahaan Chili dengan perusahaan dagang swasta Cubazucar di Kuba yang legally independent dari pemerintah, maka dapat dikatakan kegiatan ini termasuk dalam acts jure gestionis atau kegiatan berkaitan dengan perniagaan (komersial) sehingga jika terjadi suatu gugatan berkaiatan pelanggaran kontrak atau lainnya maka tidak dapat diberikan kekebalan terhadap kedua belah pihak dalam arti restrictive immunity tidak dapat berlaku dalam kegiatan perusahaan tersebut. Kemudian menyangkut kapal yang digunakan untuk membawa gula-gula tersebut yaitu kapal Playa Larga dan Marbel Island walaupun dimiliki pemerintah Kuba (owned by the Cuban Government) namun tujuan (purpose) dari kegiatan kapal tersebut adalah untuk perniagaan atau untuk kepentingan individu bukan untuk kepentingan pemerintah sehingga akibat dari tujuan tersebut kedua kapal tidak dapat diberikan imunitas terbatas (restrictive immunity).

Kapal yang menjadi sengketa (I Congreso) adalah kapal yang dimiliki oleh Pemerintah Kuba (Owned by the Cuban Goverment) dimana dalam aturan hukum internasional kapal tersebut memiliki kekebalan jika berada di wilayah yurisdiksi suatu negara asing dan juga dari putusan pengadilan asing setempat (harta kekayaan dan aset negara asing tidak bisa disita atau dieksekusi oleh aparat hukum negara setempat). Kasus klasik yang dapat menjelaskan hubungan antara yurisdiksi territorial dan kekebalan kedaulatan adalah the Schooner Exchange v. Mc Faddon (Perancis v. Amerika) yang diputuskan oleh the US Supreme Court. Chief Justice Marshall menyatakan bahwa yurisdiksi suatu negara di dalam wilayahnya sendiri bersifat eksklusif dan mutlak, tetapi tidak mencakup negara asing (foreign sovereigns). Beliau menyatakan, terdapat kesamaan penuh (perfect equality) dan kemerdekaan mutlak (absolute independence) negara-negara yang akhirnya menimbulkan sekumpulan kasus-kasus di mana setiap negara berdaulat dianggap melepaskan pelaksanaan sebagian yurisdiksi territorial yang penuh dan eksklusif yang dinyatakan sebagai atribut setiap negara. Dengan demikian kapal militer atau kapal yang dimiliki oleh pemerintah yang memasuki pelabuhan dari negara sahabat, harus dianggap dikecualikan atau dibebaskan dari yurisdiksi negara sahabat sedangkan bagi kapal niaga tidak diberikan imunitas karena tujuan dari kapal tersebut adalah untuk kepentingan perniagaan dan kepentingan individu.

Dari uraian diatas, penulis berkesimpulan bahwa dengan melihat konteks kasus diatas maka imunitas terbatas (restricstive immunity) dapat berlaku bagi kapal I Congreso karena status kapal yang berada dibawah kepemilikan Pemerintah Kuba yang artinya negara asing maupun pengadilan asing wajib memberikan kekebalan karena untuk menghargai kedaulatan dari yurisdiksi negara yang bersangkutan dan untuk mentaati aturan hukum internasional. Maka dari itu, kapal yang menjadi objek tuntutan karena alasan pelanggaran kontrak tidak bisa diberikan kepada penggugat dari Chili walaupun dengan berbagai macam pembelaan.